PERAN PPAT DALAM PEMISAHAN INDUK SERTIPIKAT TERKAIT HAK ATAS TANAH UNTUK FASILITAS SOSIAL DAN UMUM (Studi di Kabupaten Bekasi)

Abstract

Pemisahan bidang tanah diatur dalam Pasal 49 PP 24/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Atas permintaan pemegang hak bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Dalam pemisahan bidang tanah tersebut, bidang tanah yang luas diambil sebagian sehingga terjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya. Sebagai permasalahan dalam Tesis ini: (1) Mengapa Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Nasional (Bekasi) belum melibatkan PPAT dalam pembuatan Perda tentang pemisahan induk sertipikat terkait hak atas tanah untuk fasilitas sosial dan umum? (2) Bagaimana konsep ideal peran PPAT dalam pemisahan induk sertipikat terkait hak atas tanah untuk fasilitas sosial dan umum (studi di Kabupaten Bekasi)?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran PPAT dalam pemisahan induk sertipikat terkait hak atas tanah untuk fasilitas sosial dan umum (studi di Kabupaten Bekasi). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosiolegal research. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil pembahasan permasalahan adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi belum melibatkan peran PPAT dalam penataan peraturan tentang pemisahan tanah dari induk sertipikat. BPN sendiri juga terkendala UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Konsep ideal peran PPAT yaitu: Pertama, dalam peran PPAT dalam pemisahan induk sertipikat terkait hak atas tanah untuk fasilitas sosial dan umum harus ada peningkatan komunikasi yang baik antara BPN, PPAT dan Perintah Kabupaten Bekasi di dalam membentuk peraturan hukum atau perda tersebut. Kedua, harus ada pelaksanaan yang pasti akan perda. Ketiga, hasil dari perda tersebut harus dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat. Keempat, bahwa masyarakat kabupaten Bekasi bersedia melaksanakan perda yang di konsep dari BPN, PPAT dan Pemda Kabupaten Bekasi. Saran : harus terjalin hubungan yang harmonis antara PPAT dan Kantor Pertanahan sebagai mitra sejajar yang saling mendukung dalam tugas pemisahan Induk Sertipikat terkait fasilitas social dan umum yang harus di serahkan ke pemerintah daerah. Perlunya ditambahkan peran PPAT sebagai salah satu perumus perda tentang pemisahan Induk Sertipikat terkait fasilitas sosial dan umum.