PENDAFTARAN TANAH KASULTANAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 13 TAHUN 2012 (Studi Terhadap Tanah Kasultanan Yogyakarta)

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam salah satu ketentuannya memuat mengenai penunjukan Lembaga Kasultanan sebagai Badan Hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah. Penunjukkan Kasultanan sebagai Badan Hukum tersebut disatu sisi memberikan kepastian status kedudukannya sebagai subyek hak atas tanah, namun disisi lain akan menimbulkan perubahan terhadap pengelolaan tanah Kasultanan. Oleh karenanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang status hukum Tanah Kasultanan setelah berlakunya UU No. 13 tahun 2012 dan mengetahui tentang tata cara pendaftaran tanah Kasultanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengajukan gambaran mengenai perkembangan status hukum tanah Kasultanan baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang- Undang No. 13 Tahun 2012 dan diadakan analisis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Untuk mendapatkan bahan-bahan/data penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tulisan-tulisan para ahli serta dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian. Selain itu dilakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan pendaftaran tanah Kasultanan. Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan Kasultanan sebagai Badan Hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah mengakibatkan adanya perubahan status lembaga Kasultanan menjadi Badan Hukum yang setara dengan Badan Hukum privat. Konsekuensi dari perubahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan pengelolaan tanah Kasultanan dan timbulnya beban kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh lembaga Kasultanan dalam rangka pendataan dan pendaftaran tanah Kasultanan. Berdasarkan Penelitian ini, maka agar segera dibentuk peraturan yang baku yang menunjang implementasi dari UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, terutama menyangkut masalah tanah kasultanan yang ditempati oleh masyarakat sehingga tidak menimbkan keresahan di masyarakat.