IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VALIDASI DALAM PERALIHAN HAK ATAS JUAL BELI TANAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO

Abstract

Implementasi kebijakan validasi dalam peralihan hak atas jual beli tanah dalam upaya peningkatan penerimaan BPHTB di wilayah kabupaten wonosobo. Prosedur pemungutan Pajak BPHTB memang belum adanya kesesuaian antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan sistem dan prosedur yang lebih baik untuk menata tata cara pemungutan Pajak BPHTB. Kenyataan di lapangan memperlihatkan banyak transaksi jual beli tanah dan bangunan yang seharusnya dapat dikenakan Pajak BPHTB. Sebagai permasalahan dalam Tesis ini: (1) Bagaimana Implementasi kebijakan validasi dalam peralihan hak atas jual beli tanah dalam upaya peningkatan penerimaan BPHTB di wilayah Kabupaten Wonosobo? (2) Faktor- faktor apakah yang memepengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB atas perolehan hak berdasarkan Jual Beli? (3) Bagaimana penyelesaian yang ideal terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB atas perolehan hak berdasarkan jual beli khususnya di wilayah Hukum Kabupaten Wonosobo?. Untuk menjawab perumusan masalah tersebut dilakukan penelitian yakni di Kabupaten Wonosobo yaitu di DPPKAD Kabupaten Wonosobo. Untuk mendukung penelitian ini digunakan kajian Validasi BPHTB, Prinsip Pemungutan BPHTB, Pengertian Pajak Fungsi Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Pengertian Jual Beli Tanah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Socio Legal Research. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kebijakan Validasi yang merupakan prioritas utama dalam pencapaian pendapatan daerah untuk menuju kemandirian dari suatu daerah merupakan progam yang sangat diperlukan agar meningkatkan pendapatan daerah (2) Faktor-faktor yang memepengaruhi pemungutan BPHTB karena belum memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam melihat permasalahan yang ada, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik SDM penyusun draft perbup maupun penyusun aplikasi e-BPHTB (3) Penyelesaian ideal terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan perbaikan bentuk dan jenis layanan, dengan menggunakan sistem antrian elektronik untuk dapat memperoleh nomor antrian, pengunjung tinggal menekan tombol sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan.