ANALISIS HUKUM MENGENAI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RATIO LOAN TO VALUE PADA KPR PERBANKAN DALAM RANGKA MEMENUHI TARGET PERUMAHAN DI INDONESIA

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/10/2015 tentang Ratio Loan To Value Ratio Financing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimana Pasal 2 ayat 2 bahwa bank wajib memenuhi batasan rasio LTV atau rasio FTV kredit property atau kredit syariah dan batasan uang muka. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana analisa hukum atas Peraturan Bank Indonesia nomor 17/10/PBI/2015 terhadap operasional perbankan di bidang kredit perumahan dan bagaimana peran Ratio Loan to Value KPR dalam perumahan rakyat. Hasil penelitian ini membuktikan melalui metode penelitian yuridis normatif bahwa Manfaat dengan dikeluarkannya PBI 17/10/PBI/2015 dapat dirasakan oleh Bank yaitu adanya kepastian hukum dan keamanan dalam pemberian kredit yang berupa jaminan tanah dan rumah melalui penaksiran oleh Penilai intern atau Penilai independent serta meningkatnya pemberian kredit dalam pemilikan tanah dan rumah melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah yang berguna untuk keuntungan pihak bank dan Manfaat untuk konsumen dengan dikeluarkannya PBI Nomor 17/10/PBI/2015 adalah kelonggaran biaya dan keamanan serta kepastian hukum dalam memperoleh tanah dan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah serta Seperti banyak kasus yang terjadi di masyarakat dimana pengembang properti meminta uang muka (down payment) hingga pencairan KPR seutuhnya padahal rumah yang dimaksud belum selesai dibangun. Nasabah hanya menunggu kepastian dari pengembang sehingga ada kemungkinan proyek pembangunan tidak diteruskan dan uang dibawa kabur atau uang muka diputar untuk digunakan kepentingan lain yang dimiliki seorang pengembang, yang membuat proses pembangunan menjadi lebih lambat. Penelitian ini pada akhirnya memberikan masukan kepada Pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan perbaikan atas Peraturan Bank Indonesia 17/10/PBI/2015 karena masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk pembangunan dan Hendaknya dalam pembuatan Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit didasarkan pada musyawarah antara pihak pemerintah, bank, pengembang dan masyarakat. Karena keempat unsur tersebut merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam bidang properti.