PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU CERITA ANAK-ANAK DALAM NEGERI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEREDARAN BUKU CERITA ANAK-ANAK IMPOR PALSU (Studi Pengusaha Percetakan di Kabupaten Tangerang)

Abstract

Kasus pembajakan buku tidak akan pernah bisa dihilangkan, selama hukuman yang ditimpakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. "Punishment yang akan ditanggung, jauh lebih kecil daripada keuntungan yang diterima dari membajak. Selama keadaan ini belum dibalik, pembajakan akan terus terjadi." upaya untuk menangkap pembajak sering tidak sebanding dengan hukuman yang ditimpakan kepada pembajak. Untuk menindak para pembajak, aparat penegak hukum harus tegas. Pasalnya, perundang-undangan di Indonesia UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah cukup memadai. Problematik penelitian ini adalah 1) Apakah penyebab pelanggaran Hak Cipta peredaran buku cerita anak-anak impor palsu di Kabupaten Tangerang 2) Bagaimana perlindungan hak cipta buku cerita anak-anak dalam negeri terhadap pelanggaran hak cipta peredaran buku cerita anak-anak impor palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Penggandaan buku anak-anak melalui jasa fotocopy untuk tujuan komersial dan tanpa izin pencipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran, karena hal tersebut melanggar hak-hak ekonomi pencipta dimana penggandaan buku dengan tujuan komersial dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan semata dan UUHC 2014 telah memberikan perlindungan dalam peredaran buku anak palsu melalui usaha percetakan fotocopy yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan seseorang diperbolehkan menggandakan dan mengopi buku jika dalam kegitannya terdapat kepentingan pendidikan dan informasi, namun dengan syarat sumbernya disebutkan. Jika dalam kegiatannya tidak terdapat kepentingan pendidikan maka hal tersebut dianggap pelanggaran hak cipta.