PELAKSANA KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DOKUMEN BUKU TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanahan mutlak diterapkan dalam era serba digitalisasi seperti sekarang ini, Kegiatan BPN dalam rangka mendukung SIMTANAS DAN SPDP antara lain penerapan land office computerization (LOC) dan stand alond system (SAS), dalam pelayanan keduanya dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan, sedangkan berkaitan dengan kearsipan buku tanah belum ada progam aplikasi yang spesifik, sehingga saat ini sistem kearsipan kantor pertanahan khususnya dikabupaten Semarang masih bersifat Manual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa kantor pertanahan kabupaten semarang belum menerapkan pemutakhiran dokumen buku tanah, Kedua, Bagaimana konsep ideal pemutakhiran dokumen buku tanah sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi wawancara dan studi kepustakan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan penarikan simpulan secara induktif. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam hal pemutakhiran dokumen buku tanah belum sepenuhnya diterapkan, baru sebatas penyimpanan digital dengan aplikasi geo KKP, sedangkan document scaning dan mikro film belum diterapkan sama sekali, hal ini dikarenakan, sarana dan prasarana sangat kurang karena anggaran yang terbatas, jaringan internet lambat, sumber daya manusia yang masih kurang, beban pegawai yang tinggi, serta dukungan dari pemerintah pusat masih kurang tanggap. Konsep ideal dalam pemutakhiran dokumen buku tanah harus memuat asas-asas pendaftaran tanah dengan dikaitkan dengan asas akurasi, memberi perlindungan hukum, serta Penyajian dalam pelayanan secara real time, lebih baik, dan sempurna untuk memenuhi tujuan transparan serta efisien dalam segala hal. Saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang segera menerapkan online system, imaging scaning dan mikro film. Badan Pertanahan Nasional segera memperbanyak server/database, minimal satu profinsi satu server dengan pengelola Kantor Wilayah.