PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM PRAKTIK JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA DALAM PENERIMAAN PAJAK

Abstract

Proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jual beli dan didahului dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu maka berpeluang untuk pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) sehingga menimbulkan kerugian negara dalam penerimaan pajak Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama penyalahgunaan kuasa menjual dalam praktik jual beli hak atas tanah. Kedua Bagaimana implikasi atas penyalahgunaan kuasa menjual dalam praktik jual beli hak atas tanah dalam penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan perjanjian kuasa menjual dalam praktik jual beli hak atas tanah serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasi atas penyalahgunaan kuasa menjual dalam praktik jual beli hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris berdasarkan data primer berupa wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan maslah yang diteliti agar mendapatkan informasi yang sejelasnya sesuai keadaan dilapangan dan data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk tesis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu Pertama, kuasa jual dijadikan dasar untuk transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yang berpotensi untuk disalahgunakan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak. Kedua, Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Praktik penggunaan kuasa menjual dalam kenyataannya menimbulkan implikasi adanya potensi kerugian negara akan perolehan pajak dari dua jenis pajak tersebut. Penulis menyarankan perlunya penyadaran mengenai pentingnya pajak, diharapkan dengan tingginya kesadaran masyarakat, maka akan meminimalisasi pengelakan pajak, upaya yang telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah c.q. Badan Pertanahan Nasional perlu ditegaskan terkait kepastian keberadaan akta kuasa menjual dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah karena secara faktual perbuatan hukum tersebut sering terjadi di masyarakat namun secara normatif belum diatur secara pasti terkait sah tidaknya pembuatan kuasa menjual guna menghindari terjadinya pengelakan terhadap pemungutan PPh dan BPHTB.