KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN ALAS HAK TANAH YASAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)

Venny, Indria Maria and Widhi , Handoko (2016) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN ALAS HAK TANAH YASAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

1618Kb

Abstract

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 mewajibkan bagi pemilik tanah adat atau yasan untuk mendaftarkan tanahnya sehingga tertib administrasi bisa tercapai namun pada prakteknya masih terdapat tanah adat atau yasan yang belum didaftarkan haknya hingga pemilik meninggal dunia sehingga tanah yang masih berstatus tanah adat atau yasan tersebut harus dialihkan melalui pewarisan, persoalan pewarisan kepada ahli waris yang masih dibawah umur menyebabkan pemilik tanah tidak dapat mendaftarkan hak atas tanahnya kepada negara karena kepala desa tidak dapat mengakui pemiliknya yang masih dibawah umur. Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kepastian hukum terhadap pembagian waris pada hak atas tanah adat dengan dasar alas hak tanah yasan ? 2) Bagaimana pelaksanaan pembagian waris atas hak atas tanah adat dengan dasar alas hak tanah yasan ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap pembagian waris pada hak atas tanah adat dengan dasar alas hak tanah yasan adalah untuk anak dibawah umur maka mengacu pada hukum waris adat dan pelaksanaan pembagian waris atas hak atas tanah adat dengan dasar alas hak tanah yasan untuk anak dibawah umur maka diperlukan penetapan wali oleh pengadilan agar dapat dibuat surat keterangan ahli waris dihadapan NOTARIS sehingga dapat diajukan permohonan pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Saran kepada Pemerintah agar dalam hal pembagian warisan yang berdasarkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat, sangat diperlukan adanya sosialisasi mengenai pendaftaran tanah secara merata keseluruh daerah di Indonesia sehingga dapat mengantisipasi dalam perselisihan pembagian waris pada anak yang masih dibawah di kemudian hari.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Pendaftaran Konversi, Ahli Waris, Tanah Yasan.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70048
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:26 Feb 2019 14:20
Last Modified:26 Feb 2019 14:20

Repository Staff Only: item control page