IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031 TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Pesatnya pembangunan apartemen di Kota Semarang perlu diperhatikan dari segi tata ruang kota, terutama mengenai pengaturan zonasi peruntukkan suatu kawasan. Munculnya pembangunan apartemen pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya menjadi latar belakang mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 terhadap pembangunan apartemen di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Semarang Tahun 2011-2031 terhadap pembangunan apartemen di Kota Semarang serta untuk mengetahui akibat hukum penyimpangan terhadap pembangunan apartemen yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normative dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan metode analisis Interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 terhadap pembangunan apartemen di Kota Semarang berjalan kurang baik dikarenakan terdapat pembangunan apartemen yang tidak sesuai dengan peruntukkan kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tataruang. Akibat hukum dari hal tersebut adalah karena adanya kebijakan dari pemerintah dengan alas an pembangunan tersebut sebagai sarana penunjang kawasan, sehingga menjadikan melemahnya akibat hukum terhadap penyimpangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut saran dari penulis yaitu adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai apartemen agar mengurangi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi dikemudian hari. Serta adanya tindakan tegas dari pemerintah dalam mengeluarkan perizinan dan sanksi yang tegas pula terhadap pelaku penyimpangan sesuai arahan sanksi yang telah ditetapkan.