KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH KOMUNAL KAMPUNG ADAT NAGA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

Tanah adat tidak memiliki pengaturan yang terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara, yang tercermin dalam asas-asas pengaturan penggunaan tanah untuk masyarakat dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan lain yang akan dijadikan pegangan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi tanah. Untuk menjamin kepastian hukum, setiap tanah harus diterbitkan sertipikat. Penelitian ini bertujuan: 1) Latar belakang penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah perseorangan dan komunal di wilayah kampung adat Naga. 2) Pengaturan apabila pemegang hak Sertipikat Hak Milik (SHM) perseorangan masyarakat tersebut ke luar dari wilayah kampung adat Naga. 3) Pengaturan hak atas tanah di wilayah kampung adat Naga ke depan untuk menjamin keberlangsungan tanah komunal. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research, spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) latar belakang diterbitkannya sertipikat hak milik atas tanah perseorangan dan tanah komunal di wilayah kampung Naga diawali dengan adanya Berita Acara tentang kesepakatan warga masyarakat. Pada tanggal 12 Mei 2015 dikeluarkan Permen ATR / Kep. BPN No. 9 tahun 2015. Penerbitan sertipikat diharapkan supaya terdapat jaminan kepastian hukum atas tanah hak milik adat (tanah komunal) dan tanah hak milik perseorangan sebagai bagian dari masyarakat adat kampung Naga. 2) Pemilik tanah adat yang keluar dari wilayah kampung adat Naga, maka kepemilikan atas tanah adat tersebut tetap berada pada pemilik, sedangkan pengelolaan atau penggarapannya dilakukan oleh keluarga pemilik tanah adat tersebut. 3) Untuk lebih menegaskan penerbitan sertipikat atas tanah komunal dan tanah milik perseorangan di wilayah kampung adat Naga maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Tasikmalaya. Saran yang diajukan antara lain kegiatan penyertipikatan dapat diikuti oleh desa-desa adat lain. Perlu ketegasan dari lembaga adat terhadap warga masyarakat adat yang sudah meninggalkan kampung adat Naga. Perlu dukungan dari pemerintah dalam upaya mempertahankan budaya leluhur kampung adat Naga sebagai kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.