ANALISIS YURIDIS TENTANG EFISIENSI PPJB ANTARA CALON PENJUAL DAN CALON PEMBELI DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 9/KPTS/M/1995

Abstract

Setiapperjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah. Pejabat yang dimaksud tersebut ialah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut sebagai PPAT. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mengatur mengenai lembaga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai suatu lembaga yang berwenang melaksanakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang menyebabkan hak tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian oleh orang per orang dapat dipenuhi melalui pembelian rumah dengan sistem pembayaran lunas oleh pembeli rumah dari penyelenggara pembangunan perumahan, pembelian rumah dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR), atau pembelian rumah dengan sistem perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli rumah, yaitu Penyelenggara Pembangunan Rumahan, Pembeli rumah dan Notaris. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik. Dalam kaitannya dengan akta otentik tersebut, Pasal 1870 KUH Perdata telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna