HARMONISASI PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI TERHADAP PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH (Studi Tentang Pembangunan Pluit City di Kota Administrasi Jakarta Utara)

Abstract

Kewenangan pemberian izin reklamasi pantai di Pluit City sejatinya merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan meskipun demikian pihak yang mengeluarkan izin reklamasi pantai bagi Pluit City justru Gubernur DKI Jakarta dalam kondisi demikian telah terjadi konflik kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta terkait kewenangan pemberian izin reklamasi pantai bagi Pluit City. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Mengapa terjadi disharmonisasi aturan pemberian izin reklamasi pantai di Pluit City dan dampaknya terhadap pendaftaran hak atas tanah 2) Bagaimana konsep ideal pengajuan izin Reklamasi Pantai sehingga dalam pelaksanaannya terjadi harmonisasi dalam pelaksanan Pendaftaran Tanah atas pelaksanaan pembangunan Pluit City. Metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan pendekatan socio- legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa disharmonisasi kewenangan pemberian izin pelaksanaan reklamasi di Pluit City terjadi karena adanya kesalahan dari pelaksana peraturan dalam melaksanakan/menjalankan tugas dan kewenangannya, selain itu faktor kurangnya kearifan dan pemahaman dari pelaksana pemerintahan tentang penerapan dan bahasa peraturan perundang- undangan juga berpengaruh pada disharmonisasi kewenangan dan yang paling utama adalah pelaksana pemerintahan tidak tunduk dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kesimpangsiuran kewenangan pemberian izin reklamasi ini memberikan dampak yang besar bagi proses pendaftaran hak atas tanah untuk tanah hasil reklamasi di Pluit City dimana Kementerian ATR dan BPN RI akan menunda atau lebih jauh tidak akan menerbitkan pemberian Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah bagi Pluit City jika permasalahan sengketa kewenangan ini tidak diselesaikan. Saran kepada Pemerintah agar mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan terkait pemberian izin pelaksanan reklamasi dan segera menerbitkan Peraturan Baru terkait perbedaan kewenangan pemberian izin reklamasi di Pluit City.