DISHARMONISASI SISTEM BIROKRASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL ATAS PENGURUSAN IJIN PELEPASAN HAK MILIK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN (Studi tentang Ijin Peruntukan Hak Atas Tanah untuk Perumahan oleh PT. Witjitra Land Development)

Abstract

Keikutsertaan dalam mensukseskan program pemerintah dalam pengembangan perumahan, perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pendirian perumahan Witjitra Land yaitu PT. Witjitra Land Development melakukan kegiatan pembangunan perumahan Witjitra Land di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Dengan adanya perumahan yang berfungsi sebagai tempat hunian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan sekitarnya untuk dapat memiliki tempat tinggal yang murah, bermanfaat, dekat dan strategis. Dalam melakukan kegiatannya tersebut terhadap tanah yang dikuasai atau milik perorangan, PT. Witjitra Land Development harus melakukan upaya peralihan hak milik atas tanah menjadi tanah hak guna bangunan.Dalam hal kegiatan perusahaan swasta dibidang pembangunan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal tidak dapat dilakukan diatas lahan atau tanah dengan penguasaan Hak Milik atas tanah tersebut. Pasal 21 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik, perusahaan swasta yang notabene sebagai badan hukum harus melakukan upaya hukum dalam hal ini yaitu pengalihan hak atas tanah guna dapat melakukan kegiatan perusahaannya (pembangunan perumahan). Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah mengenaiDisharmonisasi pada sistem Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal atas pengurusan ijin pelepasan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan dan Konsep ijin pengurusan pelepasan hak atas tanah untuk perumahan agar tercipta harmonisasi dalam sistem birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Penelitian ini menggunakan socio legal. Penelitian hukum socio legal (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang–undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil penelitian/kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah: disharmonisasi proses pelepasan hak milik atas tanah menjadi HGB yang terjadi pada PT. Witjitra Land Development di kantor pertanahan Kabupaten Kendal bukanlah disharmonisasi secara linear—vertikal melainkan kultur birokrasi yang bersih dari adanya KKN sangat sulit diwujudkan karena menyangkut persoalan individu yang bergerak dalam suatu sistem.serta konsep ijin pengurusan pelepasan hak atas tanah khususnya perumahan adalah dengan menggunakan konsep progresif.