PENETAPAN TANAH TERLANTAR PADA HAK ATAS TANAH ADAT MILIK PERORANGAN (STUDI DI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG)

Abstract

Pasal 15 Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2010, bahwa peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Negara bekas tanah telantar di antaranya didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan Negara melalui reforma agrarian. Pada prakteknya penetapan Tanah Terlantar milik suatu perusahaan dapat berakibat pada tanah hak milik adat yang lebih dulu mendiaminya. Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana penetapan tanah terlantar pada hak milik adat perorangan 2) Bagaimana perlindungan tanah hak milik adat perorangan yang ditetapkan sebagai tanah terlantar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa penetapan tanah terlantar pada hak milik adat perorangan terjadi karena tanah adat yang masih ditinggali oleh masyarakat masih mendiami di wilayah tanah milik perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanah terlantar.Untuk mengatasi dan menyelesaikan soal tanah adat yang ditetapkan sebagai tanah terlantartersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya, serta mengingat faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya rakyat yang mendudukinya dapat dipindahkan ke tempat lain atau jika dipandang perlu dapat pula diadakan pengosongan dengan paksa. Saran kepada Pemerintah hendaknya menyempurnakan atau memperbaiki PP No. 11Tahun 2010 tentang Penertilban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,khususnya mengenai konsep / pengertian tanah terlantar dan kriteria untuk diperjelas lagi dan menyederhanakan mekanisme pelaksanaan penertiban,mulai pekerjaan identifikasi oleh satuan tugas; memberikan rekomendasi hasilidentifikasi pada tim penilai Kabupaten / Kota, Kantor Wilayah sampai kepadaMenteri yang akan membuat penetapan terhadap suatu bidang tanah adalahterlantar.