PERLINDUNGAN AHLI WARIS NETUTU DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU DAYAK LUNDAYEH DI KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Abstract

Ahli waris Netutu istilah dalam bahasa Dayak Lundayeh yang artinya hilang yaitu ahli waris yang meninggalkan tempat tinggal terakhirnya selama bertahun-tahun tidak ada kabar dan statusnya masih diragukan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Status Si Netutu yang masih diragukan dan tidak ada kejelasan tersebut sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan yang seharusnya Netutu berhak atas warisan yang ditinggalkan pewaris karena ini menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari Si Netutu tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri untuk mengurus harta warisan Si Netutu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji proses peralihan hak ahli waris Netutu dalam hukum waris adat Suku Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dan perlindungan hukum terhadap ahli waris Netutu yang kembali dalam hukum waris adat Suku Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian hukum Socio-Legal Research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian data ini dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Proses Peralihan Harta Warisan Ahli Waris Netutu dengan menitipkan kepada Kakak Tertua Laki-Laki dihadapan Ketua Adat dengan kesepakatan bersama bahwa Kakak Tertua berkewajiban harus menjaga harta warisan tersebut dan tidak boleh mempergunakan harta warisan tersebut dalam jangka waktu 30 tahun sebelum Si Netutu kembali dan adanya hak menuntut dari Si Netutu yang kembali apabila harta warisan tidak diserahkan kepadanya berdasarkan asas kebersamaan hak, sehingga hak ahli waris Netutu tetap mendapatkan perlindungan dari Hukum Adat. Saran penulis dalam penelitian ini, mengingat masih banyak budaya- budaya asli yang belum digali khususnya mengenai Hukum Adat, maka diharapkan adanya keterlibatan para pakar Hukum untuk menggadakan penelitian dalam rangka mengindentifikasikan budaya asli bangsa Indonesia. Diharapkan dari pemerintah adanya jaminan perlindungan hukum bagi ahli waris Netutu supaya tetap mendapatkan haknya.