KEBIJAKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI PRONA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BIDANG PETERNAKAN YANG BERKEADILAN SOSIAL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)

Sri Sumiyati, Sri Sumiyati and Widhi , Handoko (2016) KEBIJAKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI PRONA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BIDANG PETERNAKAN YANG BERKEADILAN SOSIAL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

3069Kb

Abstract

Kebijakan agraria yang diamanatkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam meliputi Asset Reform dan Access Reform. Asset reform adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan pertanahan. Acces reform adalah proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana kebijakan sertipikat hak atas tanah melalui Prona terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di bidang peternakan di Kabupaten Semarang, 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Prona di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang berkeadilan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan berupa asset reform dilakukan melalui kegiatan Prona bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk klaster bidang peternakan yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan access reform yang merupakan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Kecil Menengah dilaksanakan untuk membangun sinergi dalam rangka menghindarkan Usaha Kecil Menengah dari modal mati berupa aset dalam bentuk sertipikat hak atas tanah menjadi modal aktif yang dapat dijadikan jaminan dengan kredit usaha yang dibutuhkan dari lembaga keuangan atau perbankan. Saran kepada Pemerintah agar melaksanakan Prona sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga pendaftaran tanah dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dapat tercapai.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:kebijakan, sertipikat hak atas tanah, Prona, pemberdayaan, keadilan sosial
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70025
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:26 Feb 2019 11:37
Last Modified:26 Feb 2019 11:37

Repository Staff Only: item control page