PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK TANAH ATAS TERJADINYA KETIDAKAKURATAN ADMINISTRASI PADA OBJEK YANG SAMA YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS

SONY BELLA , PRAKAWAN and Suteki, Suteki (2016) PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK TANAH ATAS TERJADINYA KETIDAKAKURATAN ADMINISTRASI PADA OBJEK YANG SAMA YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS. Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

1145Kb

Abstract

Ketidakakuratan Administrasi pada kantor pertanahan kabupaten Banyumas menyebabkan double data fisik dan data yuridis terhadap objek yang sama. Rumusan masalah (1) mengapa terjadi ketidakakuratan Administrasi dalam data fisik dan data yuridis terhadap objek yang sama pada pendaftaran tanah, (2) bagaimana dampak ketidakakuratan Administrasi terhadap kepastian hukum kepada pemilik obyek tanah, (3) bagaimana penyelesaian sengketa terhadap ketidakakuratan Administrasi terhadap data fisik dan data yuridis dalam rangka perlindungan pemilik tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal dengan spesifikasi deskriptif kualitatif, dimana untuk data primer diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dan dengan interview langsung dari informan serta untuk data sekunder dari perpustakaan, kemudian data yang diperoleh di analisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan dari penelitian. Permasalahan yang ada dapat diketahui (1) adanya Human Erorr, ketidaklengkapan data sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2010 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan serta sumber daya manusia di kantor pertanahan dalam penguasaan tentang ilmu pertanahan dalam penerapannya, ketelitian dalam pengukuran di lapangan serta penguasaan teknologi yang menghasilkan kwalitas gambar ukur yang dapat direkonstruksi lagi pada saat batas-batas ukur awal berubah, (2) terjadi double sertifikat penuh maupun sebagian pada objek yang sama dan terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah mengenai data fisik dan data yuridis (3) Penyelesaian sengketa tanah terdapat dua cara dalam penyelesaiannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2011 mengenai pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yaitu : (1) Melalui Non Litigasi berupa mediasi dan (2) Melalui litigasi di pengadilan negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini memberikan saran untuk pencegahan terjadinya ketidakakuratan administrasi: (1) adanya pemetaan tanah serta pengukuran ulang oleh kantor pertanahan, (2) dokumen yang masuk ke kantor pertanahan dari pendaftar hak atas tanah harus sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan, (3) adanya perbaikan kinerja yang meliputi sumber daya manusia dan teknologi dikantor pertanahan, pencegahan tersebut di atas untuk menjaga adanya perlindungan hukum bagi pemilik tanah akan kepastian hasil produk kantor pertanahan berupa sertifikat hak atas tanah.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Sistem Pendaftaran Tanah, Perlindungan Hukum Pemilik Tanah
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70008
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:26 Feb 2019 11:19
Last Modified:26 Feb 2019 11:19

Repository Staff Only: item control page