PENGUKURAN KADASTRAL, PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROGRESIF (Suatu Telaah Tentang Kebijakan Pertanahan yang berkeadilan di Kabupaten Boyolali)

Abstract

Tesis yang berjudul “Pengukuran Kadastral, Permasalahan dan Penegakan Hukum yang Progresif (suatu telaah tentang kebijakan pertanahan yang berkeadilan di Kabupaten Boyolali)” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengukuran Kadastral dalam rangka Pendaftaran Tanah, Permasalahan yang muncul dan upaya penyelesaian sengketa batas antara para pemilik tanah yang berbatasan melauli cara mediasi dan kebijakan pertanahan untuk mewujudkan suatu keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengukuran Kadastral, munculnya suatu permasalahan dan Penegakan Hukum yang Progresif terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap Pelaksanaan Pengukuran Kadastral, tahap Penetapan tanda batas hingga munculnya suatu permasalahan, dan tahap penyelesaian permasalahan sengketa batas melalui mediasi dan kebijakan pertanahan. Pelaksanaan pengukuran kadastral diawali dari adanya permohonan pendaftaran tanah sesuai dengan PP 24/1997. Pelaksanaan pengukuran kadastral yang dilaksanakan kurang sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PMNA/Kepala BPN Nomor 3/1997, sehingga menimbulkan suatu sengketa batas. Sengketa batas yang terjadi pada akhirnya diselesaikan melalui suatu penegakan hukum yang progresif. kebijakan pertanahan yang berkeadilan akan melandasi penyelesaian sengketa batas yang dapat memberikan rasa adil bagi para pihak yang bersengketa. Penegakan hukum yang progresif dengan Kebijakan Pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pengukuran kadastral berupa pendekatan, penelaahan sengketa batas, pelaksanaan mediasi hingga pemasangan papan informasi tentang adanya sengketa batas pada hak atas tanah yang bersangkutan, dan pada akhirnya membuat berita acara penyelesaian sengketa.