PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI FACEBOOK

Abstract

Era Globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah internet. Internet dalam perkembangannya digunakan sebagai sarana perdagangan. Istilah transaksi melalui teknologi informasi dan telekomunikasi termasuk internet dibidang perdagangan sering disebut dengan e-commerce atau transaksi online. Aplikasi internet yang banyak digunakan adalah Word Wide Web (www). Contoh website yang digunakan dalam transaksi online yaitu www.facebook.com. Facebook digunakan untuk sarana bertransaksi perdagangan, hal tersebut mempengeruhi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual-beli online khususnya melalui facebook. Permasalahan pertama membahas tentang faktor- faktor tidak terlindunginya konsumen dalam jual beli online melalui facebook. Permasalahan kedua membahas tentang upaya untuk melindungi konsumen dalam jual-beli online melalui facebook. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian didapati faktor-faktor penyebab tidak terlindunginya konsumen dalam jual-beli onlie melalui facebook adalah adanya akun facebook yang identitasnya fiktif atau palsu, tidak didaftarkannya akun facebook pelaku usaha, kurangnya pengetahuan konsumen mengenai transaksi online dan kurang kehati-hatian konsumen dalam melakukan transaksi online. Mengenai upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online melalui facebook adalah dengan upaya preventif dari pemerintah atau dari konsumen sendiri dan upaya represif berupa penegakan hukum untuk melindungi konsumen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan oleh Pemerintah khususnya Departemen Kominfo dan Departemen Perdagangan, atau membentuk “Komisi Khusus” pengawasan perdangangan online yang bertujuan untuk monitoring dalam bidang perdagangan online.