PEROLEHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN TOWER PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (STUDI PEROLEHAN TANAH UNTUK TOWER SUTET DI DESA GINGGANGTANI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN)

Abstract

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Tower SUTET milik PT PLN merupakan salah satu objek kepentingan umum, sehingga dalam pembangunannya dilaksanakan dengan tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan. Proyek penelitian ini dilakukan di Desa Ginggangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tower PT PLN beserta hambatan-hambatan yang timbul dan solusinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian data ini dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengadaan tanah untuk pembangunan Tower SUTET di Desa Ginggangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dimulai dari pembuatan perencanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UPK 16, kemudian diajukan kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk bersama-sama dengan PT PLN mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan. Setelah ada persetujuan dari masyarakat maka diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi. Dalam tahapan Pelaksanaan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan mengadakan musyawarah tentang besaran ganti rugi dan bentuk ganti rugi kepada masyarakat, dan pembayaran dilakukan oleh PT PLN (Persero) UPK 16. Setelah berkas pengadaan tanah terkumpul, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan menyerahkan berkas tersebut kepada PT PLN (Persero) UPK 16 untuk didaftarkan atas nama PT PLN (Persero). Hambatan-hambatan yang terjadi meliputi kekurangpahaman masyarakat mengenai arti kepentingan umum, letak objek pengadaan tanah yang sulit dijangkau, lambatnya dropping uang dan alas hak atas tanah yang berbeda-beda. Maka dari itu saran penulis adalah Koordinasi antar instansi sebagai Tim Pengadaan Tanah Tower SUTET harus baik, dan pelaksanaan ganti rugi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan