KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN GUNA KEBUTUHAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN KUDUS (Studi Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032)

Abstract

Pertumbuhan penduduk di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan, Sehingga menimbulkan dampak antara lain terhadap kebutuhan pangan, pemukiman, insfrastruktur, peningkatan ekonomi. Dalam hal kebutuhan pemukiman/perumahan tentunya dibutuhkan lahan yang luas sementara lahan kosong di perkotaan semakin sulit di peroleh. Akibatnya banyak pemanfaatan lahan-lahan produktif khususnya lahan pertanian untuk dilakukan perubahan penggunaan tanah. Berbagai macam masalah ini menjadi perhatian pemerintah daerah khusunya Pemda Kudus. Tesis ini membahas Apa yang menjadi pertimbanagan pemerintah daerah membuat kebijakan terhadap alih fungsi lahan pertanian guna kebutuhan pemukiman di Kabupaten Kudus, dan Bagaimana perlindungan berbasis sosial dan hukum terhadap petani atas beralihnya lahan pertanian menjadi lahan kering. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif., dengan pendekatan perundang- undangan dan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. Sedangkan pengertian normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas – asas hukum serta studi kasus terhadap peraturan daerah yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian, dalam perubahan peruntukan lahan dibutuhkan acuan atau pedoman peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadi dasar oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta. Peran serta pemerintah daerah terhadap dampak yang ada seperti sosial, lingkungan akibat dari pembangunan juga menjadi kewajiban yang harus diselesaikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat.