KEBIJAKAN SISTEM PUBLIKASI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOCIO LEGAL (Studi Tentang Penerapan Kode Etik Notaris)

Abstract

Pengawasan Notaris diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diubah dengan Undang- Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebut bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas sebagai pelaksana fungsi pengawasan tersebut. Majelis Pengawas melakukan pengawasan meliputi perilaku Notaris sebagai Pejabat Umum maupun pelaksanaan jabatan Notaris termasuk dalam kaitannya mengenai publikasi. Penerapan publikasi oleh notaris kepada masyarakat seharusnya perlu dilakukan, sebab notaris merupakan pejabat publik. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: Mengapa Notaris sebagai pejabat publik tidak dibolehkan mempublikasikan jabatan kepada masyarakat ? Bagaimana konsep ideal terhadap sistem publikasi Notaris sebagai pejabat publik ? Metode Penelitian yang digunakan adalah sosio legal yaitu pendekatan normatif pasal-pasal dalam peraturan perUndang-Undangan diantaranya Undang- Undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perubahan UUJN, di samping itu peneliti juga melihat fakta/implikasi yang terjadi di lapangan tempat melakukan penelitian. Hasil pembahasan permasalahan Notaris sebagai pejabat publik tidak dibolehkan mempublikasikan jabatan kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan suatu larangan bagi Notaris berdasarkan pada kode etik Notaris yang dijelaskan dan diatur dalam pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Selain itu juga larangan ini diperuntukkan agar Notaris dapat memegang teguh kewibawaan pemerintah. Sementara itu, konsep kemanfaatan publikasi mengenai sistem publikasi bahwa seorang notaries merupakan salah satu pejabat publik yang bertugas untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Sudah semestinya bahwa notaries memiliki peran penting terhadap masyarakat dan manfaat dari pejabat public notaris yaitu dalam membantu masyarakat dalam membuat akta autentik, namun dalam pembuatan akta masyarakat masih belum mengerti mengenai hal-hal apa saja yang perlu dalam membuat akta autentik yang dilakukan oleh notaris, sehingga publikasi antara notaris dan masyarakat pengguna jasa notaries tersebut sangat terbatas. Saran : Peran Ikatan Notaris Indonesia seharusnya menjadi payung dalam mengawal atau memantau mengenai sistem publikasi yang masyarakat butuhkan bahwa dalam pembuatan akta harus dilakukan dengan aturan-aturan yang sesuai, sehingga tidak timbul kecurigaan dikalangan masyarakat. Dalam hal ini peran Ikatan Notaris Indonesia seharusnya memberikan solusi dan menjadi penengah sehingga publikasi notaries terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik.