KEPASTIAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBATALKAN DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL

Abstract

Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat terjadi sebelum dan sesudah dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pembatalan sesudah didaftarkan di Kantor Pertanahan dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dilakukan pendaftaran, belum ada aturan yang mengatur secara tegas, sehingga terjadi pembatalan pemberian hak tanggungan tersebut dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Permasalahan, mengapa Akta Pemberian Hak Tanggungan, dapat dibatalkan dengan akta dibawah tangan dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dalam perspektif socio-legal. Metode Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research,dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis by preskriptif. Hasil penelitian ini bahwa pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan didasarkan atas Asas Konsensualitas, dengan dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan bentuk akta dibawah tangan secara normatif dan berdasarkan Stufenbau Theory tidak sah, namun dalam perspektif socio-legal, dalam keadaan tertentu, dapat mengenyampingkan unsur normatif yaitu dengan melakukan terobosan hukum, jika terjadi pertentangan diantara 3 (nilai) dasar hukum dalam Teori Triadism Law maka yang perlu ditegaskan adalah nilai dasar keadilan, nilai dasar kemanfaatan dan nilai dasar kepastian hukum. Akibat hukum pembatalan APHT dibawah tangan berdasarkan perspektif socio-legal adalah sah. Saran ditujukan kepada Presiden dan DPR untuk memberikan penegasan dalam Peraturan Pemerintah atas pelaksanaan sistem pendaftaran tanah baik secara normatif dan sosiologis/empiris, ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memberikan penegasan dalam aturan sistem pendaftaran tanah agar rule sanctioning berani melakukan terobosan birokrasi dengan Hukum Progresif dalam perspektif socio-legal, ditujukan kepada role occupant dan stakeholders untuk mengetahui proses dan prosedur yang benar terkait pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan dan ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melibatkan Notaris/PPAT dalam sosialisasi terkait dengan pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan.