KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG ATAS PENGELOLAAN HAK ATAS SUNGAI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SAPTA PROGRAM KOTA SEMARANG

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, telah diatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan Sapta Pogram Kota Semarang Tahun 2010- 2015 merupakan proyek penanggulangan banjir di Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut lebih banyak dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Problematik penelitian ini adalah 1) Mengapa Kebijakan pengelolaan atas sungai tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah 2) Bagaimana Konsep hak pengelolaan sungai yang berbasis sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Struktur birokrasi dalam kebijakan pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang ditangani oleh pemerintah pusat yang terdiri dari berbagai instansi atau SKPD yang menangani dan struktur birokrasinya mengikuti struktur organisasi/ instansi tersebut, hal inilah yang menjadi peran pemerintahan pusat lebih mendominasi dan konsep pelaksanaan kebijakan Perencanaan DAS tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral saja, melainkan perlu adanya keterkaitan antar sektor yang mewakili masing-masing sub DAS, dari sub-DAS hulu hingga ke hilir yang menjadi fokus perhatian dengan berpegang pada prinsip, one river one management’. Saran kepada Pemerintah agar pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang hendaknya menganut asas otonomi daerah atau dekonsentralisasi artinya pemerintah pusat tidak banyak campur tangan dalam kegiatan daerah dan fungsi pemerintah hanya merupakan pengawas kegiatan pembangunan nasional di pemerintahan daerah.