TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH DENGAN ALAS GIRIK DI JAKARTA UTARA

Abstract

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Semakin banyak tanah yang diperlukan untuk berbagai keperluan maka akan timbul sengketa hukum mengenai tanah tersebut salah satunya tumpang tindih kepemilikan tanah. Adanya tumpang tindih kepemilikan tanah dengan girik bermula, lebih dari satu orang yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut, dan keduanya juga memiliki surat atas tanah tersebut. Namun, hanya pihak berwenang, terutama BPN dan hasil sidang sengketa yang dapat mengkonfirmasi surat siapa yang sah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Utara masih terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah. Solusi dalam pendaftaran tanah agar tumpang tindih kepemilikan tanah atas dasar hak girik dapat dihindari Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal qualitative. Data primer diperoleh melalui studi di lapangan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Utara masih terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah yang dijadikan penulis sebagai sample yaitu Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa 1) Pelaksanaan pendaftaran tanh di Kantor Pertanahan Jakarta Utara masih terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor manusia adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, adanya administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah kota. 2) Solusi dalam pendaftaran tanah agar tumpang tindih kepemilikan tanah atas dasar hak girik dapat dihindari dapat ditempuh yaitu Kantor Pertanahan Jakarta Utara mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan- perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan- persoalan ada Saran yang dapat diberikan adalah ; sebaiknya Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah mengarah kepada adanya Peta pendaftaran yang lengkap dan sebagai seorang mediator, BPN tentunya mempunyai peran yang penting dalam memaksimalkan lembaga mediasi sebagai tempat penyelesaian sengketa; Selain itu penyempurnaan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pertanahan.