EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK RUMAH SUSUN DENGAN BUKTI SERTIPIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG

Abstract

Pengaturan rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Salah satu bukti kepemilikan satuan rumah susun yaitu Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), namun hingga saat belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan SKBG tersebut Dalam Penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah : Bagaimana pembebanan Jaminan Fidusia terhadap objek rumah susun dengan bukti Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), Bagaimana Eksekusi jaminan fidusia terhadap objek rumah susun dengan bukti Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembebanan Jaminan Fidusia terhadap objek rumah susun dengan bukti Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) serta untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi jaminan fidusia terhadap objek rumah susun dengan bukti Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan menggunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian pengaturan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) hingga saat ini belum pernah dilaksanakan hal ini, apabila Pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pelaksana Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) maka pembebanan jaminannya dapat dibebankan dengan jaminan fidusia menggunakan proses pembebanan jaminan fidusia dengan objek Bukti Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta. Eksekusi jaminan fidusia terhadap objek Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dapat berpedoman pada mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap kios PD Pasar Jaya, dengan pelaksanaan title eksekutorial irah irah “DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA”, eksekusi melalui lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta penjualan dibawah tangan. Saran dari hasil penelitian ini adalah Ketentuan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) diperlukan sosialisasi yang komprehensif Pemahaman terhadap pembebanan dan eksekusi fidusia terhadap SKBG harus ditingkatkan serta pembuat undang-undang diharapkan segera melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 20/2011