PENERTIBAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DI KOMPLEK PERUMAHAN TNI ANGKATAN DARAT BEARLAND JAKARTA TIMUR

Abstract

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.Tanah mempunyai nilai ekonomi sering munculkan konflik maupun sengketa. Salah satu konflik dalam hak penguasaan tanah adalah manakala dilaksanakan penertiban atau penggusuran atas penguasaan atau penggunaan tanah rumah dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Bearland Jakarta Timur pada para purnawirawan beserta keluarganya. Perlu diperhatikan menempati rumah dinas bukan menjadi memiliki, tetapi hanya izin. Izin artinya pernyataan mengabulkan, tiada melarang. Izin tidak bias diwariskan karena ia bukan hak. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah: Apakah penertiban terhadap penguasaan hak atas tanah di komplek Perumahan Bearland telah mencerminkan asas keadilan dan akibat hukum dari penertiban penguasaan hak atas tanah di Komplek Perumahan Bearland Jakarta Timur. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalahYuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data kualitatif dengan penarikan simpulan induktif . Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Penertiban yang dilakukan dikomplek perumahan Bearland belum mencerminkan asas keadilan. Dasar keadilan harusnya seimbang antara hak dan kewajiban.Para warga berkewajiban untuk pindah dari perumahan bearland tetapi mereka tetap memiliki hak yaitu Pihak Kodam Jaya seharusnya memberikan solusi untuk warga bearland agar warga bearland mendapatkan pengganti untuk tempat tinggal yang baru.Akibat hukum tanah dan bangunan di Perumahan Komplek Bearland merupakanaset-aset milik Negara. Pihak Kodam jaya bias memanfaatkan tanah dan bangunan di Perumahan Komplek Bearland.Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah. Saran untuk penelitian ini adalah Pihak Kodam Jaya harus memberikan solusi dimana para warga mendapatkan penggatian untuk tempat tinggal yang baru atas terjadinya penertiban hak penguasaan atas tanah di komplek Bearland. Pihak Kodam harus mendaftarkan tanah tersebut keBadanPertanahanNasional Jakarta Timur.