PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG TIMBUL DALAM PENGADAAN TANAH DI BANDARA AHMAD YANI SEMARANG

Abstract

Perluasan bandara Ahmad Yani Semarang pada dasarnya merupakan kegiatan dari Pengadaan Tanah, tetapi karena pihak yang menguasai objek pengadaan tanah adalah Kementerian Pertahanan c.q. TNI AD c.q. Kodam IV Diponegoro, maka menurut Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2012, pelepasan objek pengadaan tanahnya dilakukan sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu dengan melalui pemanfaatan. Rencana PT. Angkasa Pura I untuk memperluas bandar udara Ahmad Yani tersebut dimulai pada tahun 2012, namun pemanfaatan belum juga dilakukan sampai pada tahun 2014, padahal sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan yang dilakukan terhadap tanah yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan c.q. TNI AD c.q. Kodam IV Diponegoro yaitu mengacu kepada PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008. Perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama bagaimana proses pengadaan tanah di bandara Ahmad Yani Semarang dan masalah hukum apa saja yang timbul. Kedua, bagaimana proses penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam proses pengadaan tanah di bandara Ahmad Yani Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan socio legal research. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu pertama proses pengadaan tanah yang tanahnya dikuasai Kodam IV Diponegoro mengacu kepada PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu melalui pemanfaatan dengan bentuk kerja sama pemanfaatan. Masalah hukum yang timbul adalah karena adanya pertimbangan ekonomi yang mempengaruhi PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008 sehingga PP tersebut tidak dapat dijalankan. Kedua, penyelesaian masalah hukumnya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008 yang kemudian diganti menjadi PP Nomor 27 Tahun 20014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.