PEMBERIAN KREDIT KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cirebon)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena usia kerja yang telah selesai berhak atas tunjangan pensiun yang besarnya ditentukan sesuai golongan selama Pegawai Negeri Sipil tersebut menjabat. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang bertahun-tahun telah mengabdikan dirinya kepada Negara. Hal ini dituangkan dalam SK pensiun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Surat Keputusan Pensiun tersebut keberadaannya sejajar dengan Surat Pengangkatan Pegawai negeri yang juga dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit. SK Pensiun tidak dapat dieksekusi seperti jaminan fidusia dan hak tanggungan, sehingga merupakan sebuah jaminan istimewa. Surat Keputusan Pensiun adalah hak tagih yang berupa uang pensiun yang merupakan jaminan kebendaan yaitu berupa benda bergerak tak berwujud yang akan ada dan bersifat pasti. Dengan dimilikinya Surat Keputusan Pensiun atas nama seseorang maka akan melekat pula hak untuk mendapatkan suatu pembayaran sejumlah uang sebagai hak pensiun dari pemerintah Permasalahan yang diajukan yaitu mengenai analisis hukum terhadap Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit perbankan dan bentuk perlindungan hukum terhadap Bank sebagai kreditor terhadap resiko yang akan timbul dengan dipakainya Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Surat Keputusan Pensiun sebagai Kredit Perbankan serta bentuk perlindungan hukum terhadap Bank sebagai kreditor terhadap resiko yang akan timbul dengan dipakainya Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data, data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, Surat Keputusan tentang pemberian pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Hal ini berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Serta bentuk perlindungan hukum terhadap Bank sebagai kreditor terhadap resiko yang akan timbul dengan dipakainya Surat Keterangan Pensiun sebagai jaminan adalah Surat Keputusan Pensiun yang digunakan sebagai jaminan dalam pemberian kredit pensiun tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, dan tidak mempunyai nilai ekonomis bagi orang lain, hanya mengikat secara moral terhadap itikad baik dari debitor atau pensiunan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.