IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAKU DALAM PENGGUNAAN FASILITAS INTERNET BANKING

Abstract

Pelaksanaan dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu salah satu nya sepakat. Sepakat disini merupakan persesuaian kehendak antara kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian yang berisi hal-hal apa saja dengan isi dan bentuk yang ditentukan asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang isi dan bentuk nya telah ditentukan terlebih dahulu secara sepihak tanpa adanya negosiasi dan pihak lainnya hanya bisa menerima atau tidak menerima. Perjanjian baku perbankan terdapat dalam syarat dan ketentuan Internet Banking yang isinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) mengatur mengenai hal apa saja yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian baku. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi perjanjian baku dalam penggunaan fasilitas internet banking dan bagaimana akibat hukum apabila implementasi perjanjian baku perbankan dalam penggunaan fasilitas internet banking bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan melihat kenyataan yang ada, dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi lapangan sehingga hasil analisa disusun secara teoritis dalam bentuk tesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perjanjian baku tidak menjadi masalah apabila pihak bank ikut serta membantu masalah yang ditimbulkan dari penggunaan fasilitas internet banking dengan bentuk perjanjian baku yang dari awal telah ditetapkan secara sepihak. Perjanjian baku pada dasarnya memang tidak memenuhi unsur sepakat yang merupakan syarat subyektif akibatnya dapat dibatalkan jika salah satu pihak merasa dirugikan tetapi apabila perjanjian tersebut tidak dibatalkan maka perjanjian itu sah mengikat kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) apabila terdapat pelanggaran maka batal demi hukum apabila mencantumkan klausula severability of provisions yang batal demi hukum hanya klausula yang bertentangan saja.