PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI HAK PENGELOLAAN TANAH BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN WELERI SETELAH BERLAKUNYA PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA

Abstract

Tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa, tanah yang diterima sebagai pengganti gaji (bagi pamong desa dsb), tanah yang diterima dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang. Perubahan Status dan Fungsi Hak Pengelolaan Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa, setelah berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa berpengaruh terhadap tanah bengkok yang sebagai tanah Negara yang diberikan kepada daerah sebagai aset daerah. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Perubahan Status dan Fungsi Hak Pengelolaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kecamatan Weleri Setelah Berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan untuk mengetahui dampak yang timbul setelah Berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa atas tanah bengkok di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “Socio” dalam Socio-Legal Studies mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada. Itulah sebabnya mengapa penulis Socio-Legal menggunakan teori sosial bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan Status dan Fungsi Hak Pengelolaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kecamatan Weleri Setelah Berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa berdampak pada (1). Dampak yuridis berupa tanah bengkok yang merupakan bagian dari tanah desa berubah menjadi tanah aset daerah Kabupaten Kendal yang berstatus Hak Milik Pemerintah Kabupaten Kendal. (2). Dampak sosial berupa kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tanah bengkok sebagai upah atau ganjaran pada sistem Pemerintahan Desa. (3). Dampak ekonomi yaitu tanah bengkok yang merupakan aset daerah menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kendal. Maka hendaknya status dan fungsi hak pengelolaan tanah bengkok desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanahnya dengan memperhatikan dampak yuridis, dampak sosial dan dampak ekonomi masyarakat setempat.