PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN KAPAL PESIAR BERDASARKAN KONTRAK KERJA INTERNASIONAL

Abstract

Kontrak internasional merupakan suatu kontrak yang didalamnya ada/terdapat unsur asing (foreign element).Sehubungan dengan hal di atas hubungan hukum antara karyawan kapal pesiar dengan pemilik kapal pesiar merupakan sebuah hubungan kerja yang berdasarkan kontrak bisnis internasional. Dimana dalam hal ini hak-hak karyawan kapal pesiar selaku pekerja/tenaga kerja sangat perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kerja maupun kecelakaan kapal pesiar yang berdampak pada hak karyawan kapal, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan kapal pesiar pun dituntut tegas dalam implementasinya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi kontrak kerja internasional antara pihak kapal pesiar dan awak kapal selaku karyawan kapal pesiar dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak karyawan dalam hal terjadi kecelakaan terhadap pekerja kapal selaku karyawan kapal pesiar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis mengenai aplikasi kontrak kerja internasional antara pihak kapal pesiar dan awak kapal selaku karyawan kapal pesiar dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak karyawan dalam hal terjadi kecelakaan terhadap pekerja kapal selaku karyawan kapal pesiar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Hasil penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah aplikasi kontrak kerja internasional antara pihak kapal pesiar dan awak kapal selaku karyawan kapal pesiar yaitu dengan di wakili oleh Perusahaan yang bergerak di bidang Pelaksanaan Penempatan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Swasta (P3TKIS). Perjanjian kerja yang disiapkan oleh Pelaksanaan Penempatan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Swasta (P3TKIS) sekurang-kurangnya memuat a) Nama dan alamat Pengguna, b) Nama dan alamat TKI, c) Jabatan atau jenis pekerjaan TKI, d) Hak dan kewajiban para pihak, e) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayarannya, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial dan f) Jangka waktu perjanjian kerja.. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak karyawan kapal pesiar dalam hal terjadi kecelakaan terhadap pekerja kapal selaku karyawan kapal pesiar adalah dengan memfasilitasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) terhadap para karyawan kapal pesiar selaku TKI, karena kartu tersebut memuat dokumen 3mengenai data-data para pekerja dan asuransi para pekerja yang menjadi jaminan perlindungan hukum khususnya mengenai keselematan kerja.