ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI PRODUK TAS WEBE (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan untuk melindungi hak pemilik desain industri. Salah satu kasus dalam bidang desain industri mucul dari gugatan PT Batik Keris terhadap Wenny Sulistiowaty Hartono, pemilik PT Webe Inter Tirzada yang dianggap mendaftarkan desain industri yang bersifat umum sehingga akan mengakibatkan kemungkinan monompoli usaha. Permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah tentang alasan PT Batik Keris melakukan gugatan terhadap konfigurasi desain industri yang telah didaftarkan oleh PT Webe Inter Trizada terkait pendaftaran Tas Webe, serta bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait perlindungan hukum terhadap desain industri produk Tas Webe? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positiv yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Sehingga penilitian ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwalasan PT Batik Keris mengajukan gugatan adalah karena desain dan konfigurasi dari tas WeBe dianggap merupakan bentuk yang umum, dan tidak memenuhi unsur kebaruan (not novelty), dan bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu PT Batik Keris bahwa desain dan konfigurasi tas tersebut adalah bentuk yang umum (public domain) sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan monopoli di bidang bisnis tas sejenis. Perlindungan hukum terhadap karya desain industri kreatif adalah melalui Sistem pendaftaran konstitutif, yang sering dikenal dengan Sistem First To File pendaftar pertama yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, bahwa dengan didaftarkannya desain industri tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap pendaftaran tersebut. Pendapat hakim bertentangan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Desain Industri. Saran dari penelitian ini tertuju pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seharusnya dapat menentukan kriteria nilai kebaruan atas konfigurasi desain industri yang dapat di daftarkan secara jelas baik mengenai definisinya maupun ciri-ciri bagi desain industri yang dapat didaftarkan. Bagi Pengusaha yang akan melakukan pendaftaran desain industri disarankan untuk melaksanak pendaftaran untuk seluruh desain industrinya. Mengingat pentingnya pendaftaran sebagai bentuk perlindungan hukum bagi desain industri yang sudah diciptakan.