“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK MELALUI PENYITAAN DAN LELANG (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Bali ) ”

Abstract

Pajak bagi Negara di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Sebagai upaya dalam memenuhi target pajak fiskus telah berupaya untuk mendapatkan pelunasan utang pajak dari wajib pajak, namun pada praktiknya wajib pajak sering melakukan perlawanan baik perlawanan aktif maupun pasif. maka diperlukan petugas pajak agar wajib dapat memenuhi kewajibannya melalui penyitaan dan lelang bertujuan agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pajak melalui penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Bali dan proses lelang eksekusi pajak melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tujuan penelitian adalah mengkaji dan menganalisis teori-teori penegakan hukum pajak melalui penyitaan dan lelang dibenturkan dengan kenyataan di lapangan dalam upaya memenuhi target pajak sebagai pendapatan negara. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah melalui analisis secara analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyitaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat melalui bantuan Kepala Lingkungan Dinas berjalan lebih efektif sehingga perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diminimalisir sebab masyarakat di Bali lebih tunduk dan patuh kepada kepala lingkungan dinas. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Barat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana petugas pajak dapat melakukan penyitaan dan lelang terhadap benda milik wajib pajak untuk melunasi hutang pajak. Dalam pelaksanaan lelang jika benda yang dilelang nilainya melebihi utang pajak maka petugas pajak wajib mengembalikan sisa dari hasil lelang tersebut kepada wajib pajak, namun sebaliknya jika benda yang di lelang untuk melunasi hutang pajak belum dapat melunasi hutang pajaknya maka petugas pajak dapat melakukan penyitaan dan lelang kembali terhadap benda milik wajib pajak.