PENGAMBILAN DAN PENGALIHAN HAK PAKAI KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Tentang Putusan Pengadilan Atas Tanah Kompleks Angkatan Laut Lantamal III Kelapa Gading Jakarta Utara)

Abstract

Pengambilan dan pengalihan hak pakai kepada pihak ketiga masih belum mendapatkan jaminan yang kuat dari perangkat hukum yang berlaku. Selain itu ada pula sengketa pertanahan di mana pemilik tanah atau mereka yang menguasai tanah berhadapan dengan instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan kasus tanah Kompleks Angkatan Laut Lantamal III Kelapa Gading yang digugat oleh Pihak Ketiga yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil hak pakai atas tanah Kompleks Angkatan Laut Lantamal III Kelapa Gading dan mengalihkannya ke Pihak Ketiga. Permasalahan dalam Tesis ini: (1) Bagaimana hak pakai (komplek Angkatan Laut Lantamal III Kelapa Gading) atas tanah Negara dapat dialihkan kepada pihak ketiga.? (2) Bagaimana kekuatan hukum atas sertifikat yang timbul menjadi hak dari pihak ketiga.? Perumusan masalah tersebut dilakukan penelitian di Provinsi DKI Jakarta yaitu di pengadilan dan kompleks Angkatan Laut Lantamal III Kelapa Gading Jakarta Utara. Untuk mendukung penelitian ini digunakan teori triadism law theory dan teori keadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Hak Pakai (Komplek Angkatan Laut Lantamal III Kelapa Gading) di dalam pelaksanaannya, tanah TNI yang digunakan pihak ketiga berasal dari beberapa golongan masyarakat dan lembaga pemerintah. Sebagian dari tanah TNI yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.(2) Kekuatan hukum atas sertifikat yang timbul menjadi hak dari pihak ketiga. Pertama administrasi pertanahan dapat diketahui siapa yang menjadi pemegang haknya (pemilik bidang tanah), subyek pemegang hak atas tanahnya, obyek haknya, letak, batas dan luasnya serta perbuatan-perbuatan hukum yang dikaitkan dengan tanahnya dan beban-beban yang ada diatas obyeknya, memberikan nilai tambah ekonomi, dengan adanya sertifikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah TNI seharusnya segera mengurus hak kepemilikan atas tanah-tanah berstatus yang masih diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsinya