SENGKETA HAK MILIK TANAH YAYASAN GEREJA (Studi Pada Sengketa Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang dengan Ahli Waris Pendeta)

Abstract

Kondisi tata kota di Indonesia dewasa ini seringkali berubah-ubah sehingga menyebabkan banyaknya masalah pertanahan. Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah maupun kepemilikannya. Salah satu sengketa tanah yang terjadi ialah kasus sengketa tanah Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia dengan ahli waris pendeta yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Dalam tesis ini ada dua hal yang ingin dikaji oleh penulis yaitu : 1) Bagaimana kepastian hukum status tanah milik Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang digugat sebagai tanah warisan dan 2) Bagaimana perlindungan hukum atas kepemilikan Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia- Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum atas penggunaan hak atas tanah yang dimiliki oleh sebuah Yayasan Keagamaan, dimana tanah milik Yayasan tersebut digugat sebagai tanah warisan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif preventif. Sumber dan jenis pengumpulan data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif normatif dengan penarikan simpulan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa : 1) Kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia adalah sah dan tidak melanggar hukum, karena proses balik nama yang dilakukan melalui proses permohonan penetapan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 khususnya ayat (2) UUPA, Pasal 12 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 125-128 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2) Perlindungan hukum kepemilikan tanah Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang adalah dengan adanya Putusan Majelis Hakim yang menitikberatkan pada asas pembuktian kepemilikan secara perdata atas sertifikat tersebut, karena sudah sah atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang telah dibuktikan dengan penetapan pengadilan maka hal tersebut tidak dapat digugat. Saran dalam penelitian ini : 1) Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan agar bermanfaat bagi masyarakat. 2) Hendaknya instansi yang terkait (Badan Pertanahan Nasional) dalam hal balik nama sebuah Yayasan Keagamaantidak menghambat proses balik nama, mengingat sertifikat tersebut awalnya atas nama perorangan tidak menutup kemungkinan akan mendapat gugatan dari pihak lain yang beritikad kurang baik.