ETIKA PERPINDAHAN KARYAWAN KANTOR NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS INDONESIA

Abstract

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keberhasilan seorang Notaris tidak hanya bisa diukur dari banyaknya akta yang ia buat, melainkan juga dari kepiawaiannya mengatur administrasi di kantornya. Demi kelangsungan kantornya, seorang Notaris memerlukan karyawan-karyawan yang dapat membantu, baik dalam persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen, oleh karena akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah dokumen (arsip) Negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, serta banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan seorang Notaris dalam jabatan profesinya, maka karyawan pada kantor Notaris pun harus mengetahui dan paham dengan benar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan Jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik Notaris Indonesia, melalui Dewan kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Rumusan masalah pada tesis ini ada dua yaitu praktik perpindahan karyawan Notaris yang selama ini terjadi dan bagaimana seharusnya perpindahan karyawan Notaris agar tidak melanggar Kode Etik Notaris Indonesia. Metode penelitian pada tesis ini bersifat Social Legal, yaitu mengkaji kesenjangan antara “law in the books” (das sollen) dengan “law in society” (das sein). Praktik perpindahan karyawan Notaris yang selama ini terjadi masih belum ada pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran Kode Etik yang terjadi diawali dengan cara Notaris yang membujuk karyawan Notaris dengan iming- iming gaji besar, memberikan hadiah dsb, agar karyawan Notaris tersebut berpindah ke kantor Notaris yang membujuk tersebut tanpa izin Notaris sebelumnya. Etika yang seharusnya dilakukan Notaris dalam melakukan perpindahan karyawan Notaris adalah dengan meminta izin kepada Notaris sebelumnya dengan meminta surat rekomendasi dari Notaris sebelumnya dan dengan tidak mengiming-imingi berbagai macam hadiah kepada karyawan Notaris dari kantor Notaris lain.