UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Suatu Telaah Tentang Harmonisasi Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan

Abstract

Suatu Telaah Tentang Harmonisasi Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Ketidak harmonisan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dapat mempengaruhi ketaatan pelaku usaha dalam mendaftarkan fidusia disisi lain sebagai langkah untuk melindungi konsumen. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pokok permasalahan Pertama, bagaimanakah aspek hukum dari pencantuman klausula baku pada penerapan UU Jaminan Fidusia dalam kaitannya dengan Perlindungan Konsumen Kedua, bagaimanakah harmonisasi penerapan UU Jaminan Fidusia dengan UU Perlindungan Konsumen Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Mengetahui dan menganalisis aspek hukum dari pencantuman klausula baku pada penerapan UU Jaminan Fidusia dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen;2.Mengetahui dan menganalisis harmonisasi UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan teori ( teory approach). Hasil penelitian ini, menunjukkan:(1) Pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam kontrak perjanjian dengan konsumen kerap dilakukan (2) UU Jaminan Fidusia yang tidak harmonis dengan UU Perlindungan Konsumen akan menciptakan ketidakadilan terutama bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dari analisis yang dilakukan dapat diketahui Pertama, pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam kontrak perjanjian dengan konsumen kerap dilakukan oleh pelaku usaha, dinyatakan batal demi hukum, Kedua Implementasi UU Jaminan Fidusia harus senantiasa diawasi dan ditegakkan, khususnya pencantuman klausula baku oleh karena itu harmonisasi pelaksanaan jaminan fidusia sangat diperlukan, berdasarkan analisis maka disarankan:Pertama perlu dilakukan revisi UU Jaminan Fidusia agar sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen, Kedua Perlu pengkajian penerapan UU Jaminan Fidusia dengan UU Perlindungan Konsumen melalui pendekatan yuridis empiris agar dapat diketahui pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen.