UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH SAKIT PADA PERJANJIAN BPJS DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikankarena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. diundangkannya Undang-Undang No. Dengan telah 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak Rumah Sakit pada perjanjian BPJS dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh rumah sakit pada perjanjian BPJS ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak Rumah Sakit pada perjanjian BPJS dan upaya perlindungan hukum dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh rumah sakit pada perjanjian BPJS ditinjau dari undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Hasil penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian BPJS adalah: a) Fasilitas atau peralatan medis yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit tidak sesuai dengan apa yang telah disediakan oleh pihak BPJS; b) Jangka waktu rawat inap yang di fasilitasi oleh BPJS dan disalurkan oleh rumah sakit tidak sesuai dengan jangka waktu rawat inap yang dibutuhkan oleh pasien/konsumen; c) masih belum terpenuhinya/tersedianya obat dan bahan medis yang dibutuhkan oleh pasien selaku konsumen BPJS; d) Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku seperti ruangan, kelas, tempat tidur, alat kesehatan dan pelayanan penunjang lainnya karena keterbatasan dana yang ada. Dan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1320 dalam hal syarat pembuatan perjanjian, 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian yang dibuat dan sah akan mengikat para pihak yang terkait, sehingga perjanjian tersebut mengikat hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait, yaitu dokter dengan pasien, 1365 mengenai alasan penuntutan ganti rugi pasien, 1366 mengenai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam hal ini kelalaian tenaga medis 1367 mengenai pertanggungjawaban karena orang yang menjadi tanggungan, dan undang-undang sebagai pelengkap seperti, UU No. 23/ tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.