PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA SENGKETA ANTARA MEREK GS DENGAN GISI

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran merek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Merek sebagai institusi yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan administrasi merek. Syarat pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pelaksanaan pendaftaran merek harus dilakukan dengan berlandasan prinsip- prinsip pendaftaran merek diantaranya prinsip kehati-hatian yang harus menjadi pedoman Direktorat Jenderal Merek dalam melaksanakan fungsinya. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Merek pada proses pendaftaran merek GISI sebagai tergugat, bagaimana penerapan prinsip kehati- hatian pada putusan pengadilan dalam hal Direktorat Jenderal Merek sebagai turut tergugat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Merek dalam proses pendaftaran merek GISI sebagai tergugat dan menganalisis prinsip kehati-hatian dalam putusan pengadilan dalam hal Direktorat Jenderal Merek sebagai turut tergugat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data dari Undang- undang dan putusan Pengadilan (Data Primer) dan data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka (data sekunder). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh Direktorat Merek pada proses pendaftaran merek GISI belum diterapkan secara proporsional dengan adanya gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek GS. Kemudian prinsip kehati-hatian dapat diterapkan sebagai alasan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak pemilik merek yang menyangkut dengan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Merek dalam menjalankan proses pendaftaran merek. Adapun saran dari penulis adalah Direktorat Jenderal Merek dapat lebih cermat dalam melaksanakan proses pendaftaran merek dengan mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.