PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM HAL TERJADI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Pada PT. PANCA KOBRA SAKTI SEMARANG)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri. Perkembangan sistem transportasi di dorong oleh perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu. Dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut telah menjamin dan bertanggungjawab terhadap keselamatan dari barang milik pengirim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 90 KUHDagang. Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pelaksanaan barang melalui transportasi darat di PT. Panca Kobra Sakti Semarang?, 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadi kerugian sebagai akibat kesalahan pengangkut melalui PT. Panca Kobra Sakti ?. Metodelogi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat socio legal, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan sekunder, dengan mempelajari : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Tertier. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu PT. Panca Kobra Sakti menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga dimana tanggung jawab pengangkut dapat dihindarkan bila pengangkut membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah. Jika kerugian tersebut terbukti akibat dari kesalahan pihak pengangkut, maka pihak pengangkut bersedia mengganti kerugian tersebut tetapi apabila tidak terbukti bahwa kerugian tersebut akibat dari kesalahan pengangkut maka pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Konsumen pada PT. Panca Kobra Sakti Semarang dilindungi hak-haknya secara hukum oleh UUPK, KUHPerdata dan Tanda Terima Titipan (TTT) PT. Panca Kobra Sakti Semarang, apabila mengalami kerugian akibat kelalaian dari pihak PT. Panca Kobra Sakti Semarang seperti keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya, kerusakan atau kehilangan barang saat pengiriman akibat dari kelalaian dari pihak PT. Panca Kobra Sakti. UUPK dan KUHPerdata merupakan aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi konsumen dengan kata lain perlindungan konsumen sesugguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Rekomendasi : Hendaknya pengirim barang sebagai konsumen seharusnya memahami terlebih dahulu akan layanan-layanan yang ditawarkan oleh pihak PT. Panca Kobra Sakti Semarang sebelum memilih layanan yang akan digunakan. Hendaknya PT. Panca Kobra Sakti juga seharusnya membuat perjanjian baku yang sesuai dengan aturan penulisan klausula baku dalam UUPK, di dalam perjanjian tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak, penulisannya yang jelas dan diletakkan di tempat yang mudah dibaca dan dipahami oleh konsumen