KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG (NOMOR 336/Pdt.G/2011/PN.TNG) TENTANG KEPEMILIKAN TANAH EKS. TITISARA DI KELURAHAN BATUSARI KECAMATAN BATU CEPER KOTA TANGERANG

Abstract

Penelitian dengan judul “Kajian Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Nomor 336/Pdt.G/2011/PN.TNG) tentang Kepemilikan Tanah Eks. Titisara di Kelurahan Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang” dilatar belakangi dengan adanya sengketa kepemilikan atas tanah titisara yang terletak di Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang antara Masyarakat Desa Batusari dengan Pemerintah Kota Tangerang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa latar belakang pertimbangan hukum penggugat/masyarakat dan tergugat/Pemerintah Kota Tangerang dalam Putusan PN Tangerang No.336/Pdt.G/2011/PN/TNG tentang tanah eks titisara di Kelurahan Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang dan Apakah pertimbangan hukum Putusan PN Tangerang No.336/Pdt.G /2011PN/TNG tentang tanah eks titisara di Kelurahan Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hukum dalam Putusan PN Tangerang No.336/Pdt.G/2011/PN/TNG serta penerapan Putusan tersebut dengan ketentuan di dalam UUPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan data Primer yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Warga Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang dan Panitera Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa Status hukum tanah titisara yang terletak di Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang dengan luas seluruhnya 189.309 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Nomor 336/Pdt.G/2011/PN.TNG) adalah tanah milik masyarakat Kelurahan Batusari sebagai penggugat. Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Tangerang Nomor 336/Pdt. G/2011/PN/TNG tentang kepemilikan tanah eks titisara di Kelurahan Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang adalah : Pokok persoalan dan hal- hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, Adanya analisis dan pertimbangan secara yuridis (ratio decidendi) secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi, dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti, dan yurisprudensi terhadap segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan, Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti, telah dipenuhinya persayaratan meteril hukum acara perdata sengketa atas tanah yang dilakukan dan dimohon oleh para penggugat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam UUPA Pasal 2 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 23 Poin a ayat (1) Pasal 24 ayat (2) Maka Putusan PN Tangerang Nomor 336/Pdt.G/2011/PN/TNG telah sesuai dengan ketentuan menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan fisik atas tanah titisara adalah masayarakat Kelurahan Batusari, dan oleh karenanya hakim memutuskan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut kepada masayarakat Keluarahan Batusari.