IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTAHANAN DAN RISALAH LELANG (Studi di Wilayah Kerja Notaris Kota Tangerang)

Abstract

Tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang perlu dipahami secara berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: (1) Mengapa implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang menimbulkan pemahaman yang berbeda?; (2) Bagaimanakah konsep implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang? Metode pendekatan menggunakan sosio legal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang dipahami secara berbeda, karena: (1) Mengacu Pasal 15 ayat (2) huruf (f) dan huruf (g) UUJN 2014, maka Notaris secara otomatis adalah pejabat yang berwenang membuat akta tanah dan risalah lelang. Namun kenyataan di lapangan, Notaris tidak secara otomatis dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang Kelas II; (2) Pada praktik di lapangan, Notaris dapat diangkat menjadi PPAT setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh BPN, dan dapat diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan. Kedua, Konsep ideal implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang adalah: (a) Konsep ideal implementasi tugas dan kewenangan Notaris menurut UUJN 2014 yaitu seorang Notaris sekaligus PPAT dan juga Pejabat Lelang Kelas II; (2) Praktik implementasi tugas dan kewenagan Notaris di lapangan berbeda dengan UUJN 2014, karena Notaris diangkat menjadi PPAT setelah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh BPN atau Departeman Keuangan; dan (3) Usulan konsep terkait dengan perbedaan implementasi tugas dan kewenangan Notaris antara yang ideal seperti UUJN 2014 dengan praktik di lapangan, yaitu: (a) Pemerintah membatalkan peraturan Kepala BPN dan Peraturan Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden (Kepres); (b) Pemerintah melakukan revisi UUJN 2014 atau membuat Peraturan Pengganti Undang Undang.