PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA

Abstract

Di Indonesia merek yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM), khusus untuk merek terkenal asing perlindungan hukum tetap diberikan meskipun merek terkenal tersebut belum terdaftar pada Daftar Umum Merek (DUM). Adapun bentuk perlindungan hukum agar terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh pihak lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal asing tersebut tidak dipakai oleh pihak lain dan menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran merek. Indonesia sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi persetujuan TRIPs harus menerapkan prinsip National Treatment di Indonesia yang menuntut adanya perlakuan sama antara merek terkenal maupun merek lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menekankan pada perlindungan repersif terdiri dari sengketa pelanggaran merek dan sengketa alas hak. Kesimpulan yang pertama UUM sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal asing hanya saja belum diterapkan secara optimal, dengan adanya prinsip National Treatment pemegang merek terkenal asing akan mendapatkan perlakuan sama antara pemilik merek lokal dan pemilik merek asing. Kedua prinsip National Treatment telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di pengadilan Indonesia para pihak dalam sengketa merek terkenal asing ataupun pihak lokal telah diperlakukan sama dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia.