PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DI PT. DUTA KUSUMA TEKNOSA SEMARANG)

Abstract

Idealnya (das sollen) pemerintah harus dapat memberikan lapangan yang cukup bagi setiap warga negaranya di dalam negeri. Kenyataannya (das sein) pemerintah belum dapat memberikan lapangan pekerjaan yang mencukupi bagi warga Negara. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi isu dibidang ketenagakerjaan yakni tentangpelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (selanjutnya disingkat PKWT) dalam hal PKWT merupakan fenomena baru yang hadir dengan tujuan awal mengisi pekerjaan yang memang mempunyai batasan waktu dalam pengerjaannya dan dalm hal PKWT merupakan bagian dari perubahan hukum di bidang ketenagakerjaan/perburuhan. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Duta Kusuma Teknosa dan menganalisis bagaimanakahpelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT.Duta Kusuma Teknosa sebaiknya atau idealnya yang berbasis keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, data dari lapangan, dan wawancara untuk memperkuat data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Duta Kusuma Teknosa Semarang belum berbasis keadilan karena tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian dilaksanakan berdasarkan perjanjian baku yang telah ditentukan sendiri oleh PT. Duta Kusuma Teknosa Semarang, belum diterapkannya asas kebebasan berkontrak secara penuh, dan masalah kurangnya klausula perlindungan bagi pekerja oleh perusahaan. Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Duta Kusuma Teknosa Semarang sebaiknya atau Idealnya yang Berbasis Keadilan yaitu dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dengan mencantumkan klausula perlindungan bagi pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu perlu dilakukan refisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan beberapa pasal yang inkonsisten yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan tafsir.