KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM PERDAGANGAN ONLINE TERHADAP KOMODITAS BITCOIN

Abstract

Bitcoin merupakan salah satu bentuk uang elektronik yang ada di Internet dan digunakan secara luas sebagai alat pembayaran elektronik (e-payment) yang diciptakan untuk mempermudah proses transaksi melalui jaringan internet atau sering disebut online. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUITE. Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana keabsahan pelaksanaan perjanjian jual beli dalam perdagangan online terhadap komoditas bitcoin dan 2) Bagaimanakah kedudukan hukum penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh Penulis dari penulisan ini antara lain : 1) Keabsahan perjanjian jual beli secara online terhadap komoditas bitcoin memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, setelah itu baru terjadilah jual beli, serta terdapat pula prestasi di dalam perjanjian tersebut sesuai Pasal 1234 KUHPerdata. Keabsahan perjanjian online ini juga harus memenuhi Pasal 5 ayat (3) UUITE yakni keabsahan kontrak dinyatakan sah bila telah menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UUITE 2) Kedudukan hukum bagi penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi serta perjanjian jual beli dapat dibatalkan. Saran kepada Kepada Pemerintah perlu dilakukan regulasi terhadap komoditas bitcoin sehingga aspek pengawasan yang dilakukan dapat lebih optimal, karena seperti adanya hukum yang tidak membatasi atau membuat masyarakat menjadi tidak bebas, namun dengan adanya hukum maka akan membuat perdagangan komoditas bitcoin dapat menjadi lebih bebas dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir faktor penyalahgunaan khususnya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) dan terorisme.