TINJAUAN YURIDISPUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT TERGUGAT WANPRESTASI YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

Abstract

Pada kasus ini diangkat suatu sengketa antara YSD dan ASP dalam pelakasanaan perjanjian jual beli sertipikat HM Nomor 02576 seluas 112 m 2 atas nama YSD terletak di Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Jual beli dilakukan dengan tiga tahap pembayaran, namun wanprestasi telah terjadi dan ASP tidak dapat menepati janjinya untuk melunasi hutang kepada YSD, sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kasus ini telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT namun sampai putusan dijatuhkan tergugat tidak diketahui keberadaannya. Fokus permasalahan yang akan dibahas antara lain adalah apakah putusan hakim pada putusan tersebut sudah tepat dan adil serta bagaimana akibat hukum dan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri terkait tergugat wanprestasi yang tidak diketahui keberadaannya. Metode Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perilaku hukum yang terjadi di masyarakat (socio legal research). Hal ini mengandung dua aspek penelitian, yaitu aspek legalresearch yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti norm dan aspek socio research yaitu digunakannya metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Putusan tersebut telah diputus dengan mempertimbangkan asas dan nilai-nilai keadilan, dalam hal menuntut keadilannya penggugat telah melakukan segala upaya hukum bahkan beritikad baik melunasi kredit yang ada di Bank Tabungan Negara yang pada dasarnya bukanlah kewajibannya sehingga putusan tersebut dinyatakan telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi penggugat. Ketentuan mengenai eksekusi putusan verstek diatur dalam pasal 128 HIR/152 RBg dimana eksekusi dilakukan setelah lewat 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada tergugat, namun tergugat sampai saat putusan tersebut di tetapkan masih tidak diketahui keberadaannya maka atas biaya-biaya perkara yang muncul dan kewajiban tergugat untuk melunasi hutangnya kepada penggugat diberlakukan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali. Pada akhirnya dari penelitian Tesis ini, penulis dapat memberikan saran bahwa Perjanjian Hutang Piutang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan, dan perjanjian sebaiknya dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Notariil. Ketelitian sangat diperlukan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian, khususnya bagi pihak Bank, sebaiknya meneliti kembali berkas-berkas yang diajukan dan tidak dengan mudah menerima calon nasabah agar tidak terjadi kredi tmacet.