DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN ROTAN JENIS NAMPAN DI KABUPATEN CIREBON

Abstract

Undang-Undang Desain Industri mengatur bahwa pemegang hak desain industri mempunyai suatu hak ekslusif yang dimana seseorang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang dengan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Kemudian timbul kasus peniruan, penjiplakan, dan pembajakan desain rotan jenis nampan yang dibuat oleh pendesain Kabupaten Cirebon. Perumusan masalah yang diambil yaitu: apakah karya desain rotan jenis nampan memenuhi syarat kebaruan desain industri, Bagaimanakah dinamika perlindungan hukum desain rotan jenis nampan di Kabupaten Cirebon, Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melindungi desain rotan jenis nampan. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan, yaitu: untuk mengetahui karya desain rotan jenis nampan memenuhi syarat kebaruan desain industri, untuk mengetahui dinamika perlindungan hukum desain rotan jenis nampan di Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melindungi desain rotan jenis nampan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: Wawancara pada Disperindag Kabupaten Cirebon, dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, perundang-undangan, dokumen- dokumen, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desain industri rotan jenis Nampan adalah memiliki kebaruan (novelty), karena terdapat unsur- unsur desain industri yaitu, adanya bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna dan kesan estetis. Perlindungan hukum desain rotan jenis Nampan dahulu diberikan hak desainnya secara pribadi (private), namun setelah adanya kasus penjiplakan desain rotan jenis Nampan yang diselesaikan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 39/Desain Industri/2014/PN. NIAGA JKT.PST tanggal 01 Oktober 2014, diperkuat putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 11 Maret 2015, menyatakan desain industri rotan jenis Nampan dahulu diberikan hak desainnya secara pribadi (private) telah hilang, dan menjadi milik umum (public domain). Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sosialisasi HKI khususnya desain industri, pendokumentasian, bantuan pendaftaran desain industri, lomba desain rotan, pameran dan promosi (expo furniture), pemberdayaan SDM industri rotan, dan bantuan permodalan. Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menjalin kerjasama dengan lembaga Pemerintah Propinsi dan Pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian dibidang HKI khususnya desain industri rotan.