ORIENTASI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA

Abstract

Orientasi untuk membuat Akta otentik (Akta Ikrar Wakaf) tidak boleh terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang mengatur jabatan Notaris itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi, dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf tanah atau lebih khususnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dalam hal ini di singkat PPAIW, Pasal 37 ayat 4 dan 5 PP No. 42 Tahun 2006 mengatur. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris. Dan Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan Pasal 37 PP Nomor 42 Tahun 2006 tersebut berarti ada peluang bagi Notaris sebagai PPAIW yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda tidak bergerak, benda bergerak. Namun hingga kini aturan mengenai persyaratan Notaris sebagai PPAIW sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (5) PP Nomor 42 Tahun 2006, belum ditetapkan oleh Menteri Agama. sehingga dalam pasal tersebut pengakatan dan segala persyaratan mengenai PPAIW diatur oleh Menteri Agama sehingga menjadi dualisme pengakatan dimana Notaris diangkat Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disinilah orientasi Notaris dengan segala kewenanganya sudah ada dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 38 UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dan perlu dicermati sebagai pejabat umum yang mana profesi seorang Notaris dapat menentukan sikap arah yang tepat dan benar dalam menjalankan profesi Notaris