PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK FINAL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (Studi Efisiensi Dan Efektifitas Terhadap Pelayanan Pajak Di Kota Bekasi)

Abstract

Dasar hukum pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pertama berlakunnya Undang-undang nomor 21 Tahun 1997 pada tahun 2000 diadakan penyempurnaan dengan dikeluarkan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 21 tahun 1997, sehubungan dengan di undangkannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diserahkan kepada daerah, maka dalam hal in Kota Bekasi untuk melaksaanakan undang-undang tersebut menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rumusan masalah, Bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan Pajak Final Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bekasi. Dan Bagaimana Konsep Ideal Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Final Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bekasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan Pajak Final Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi tanah dan bangunan di Kota Bekasi. Dan untuk mengetahui dan menganalisa tentang konsep ideal efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Final Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi tanah dan bangunan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang dipergunakan adalah data primer dengan didukung data sekunder. Analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya, PPAT berperan aktif mensyaratkan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan dengan menjelaskan dan membantu untuk menghitung, yang mana setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukan transaksi pembayarannya, pajak sesegera mungkin harus dibayar, kemudian diteliti kebenarannya agar akta yang dibuatnya dapat segera ditandatangani. Dan konsep ideal efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak final bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kota Bekasi yaitu bahwa dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari faktor-faktor penentu efisiensi dalam pemungutan BPHTB tersebut, sehingga peran aktif aparatur-aparatur Kota Bekasi yang terkait sangat mendukung dalam pemungutan pajak final BPHTB, yaitu perlunya pengawasan yang efektif, yang bertolak pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pegawai atau staf Dinas Pendapatan Kota Bekasi. Pengawasan yang efektif harus sudah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sehingga efektifitas dalam pelaksanaan pajak final BPHTB dapat berlangsung sesuai perencanaan.